Opini

NU dan Serangan atas Nilai Toleransi

Para Santri Menyuarakan Nilai Toleransi
Written by Muhammad Arief

Nahdlatul Ulama yang kini kian aktif menyebarkan paham Islam toleran di dunia maya harus menghadapi “serangan” dari kelompok garis keras. Muncul sejumlah laman daring dan akun media sosial yang mencatut nama NU sekaligus menyebar radikalisme dan mendiskreditkan tokoh-tokoh NU.

Luluk Hamidah, Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, mendatangi Markas Polda Metro Jaya di Jakarta, Selasa (8/3) dini hari. Kedatangan Luluk bertujuan melaporkan akun media sosial dan laman daring yang diduga menyebarkan kebencian dan permusuhan bermuatan SARA terhadap NU. Terlapor dalam aduan itu belum diketahui karena belum diketahui aktor-aktor di balik serangan di media daring yang gencar mendiskreditkan para pendiri ataupun tokoh NU penyebar paham Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil alamin). Laporan Luluk dikuatkan dua saksi dan teregistrasi dengan tanda bukti laporan Nomor TBL/109/III/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 8 Maret 2016. Pelaku diancam dengan Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 156 huruf a KUHP dan atau Pasal 26 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar M Iqbal menyatakan, pihaknya akan segera menyelidiki kasus itu. Jika terbukti, para pelaku bisa dijerat dengan UU ITE. Luluk mengatakan, laporan pengaduan itu dilatarbelakangi keprihatinan atas penyalahgunaan praktik kebebasan berekspresi untuk tujuan jahat. Apalagi, konten yang disebarkan dalam beberapa situs dan akun media sosial itu berisi penghinaan dan fitnah terhadap para tokoh NU. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan gejolak dari puluhan juta kader NU (nahdliyin). Namun, yang tidak kalah penting, kata dia, serangan siber terhadap NU itu tidak sekadar menyerang individu-individu semata, tetapi juga gagasan dan nilai yang disampaikan NU.

Beberapa akun Facebook, yang disebutkan oleh Luluk menyerang pandangan NU, itu sudah tak lagi dapat diakses. Satu laman daring yang turut dilaporkan Luluk masih bisa diakses. Jika dilihat sekilas, nama laman daring itu cukup ramah, berisi ajakan untuk mengenal NU. Namun, saat dicermati, konten laman itu berisi informasi negatif mengenai aspek sosio-kultural, sejarah, dan tokoh-tokoh NU. Selain itu, laman itu juga menjelek-jelekkan pondok pesantren dan organisasi-organisasi yang berafiliasi NU. “Tindakan mereka ini bisa kami katakan sebagai radikalisme karena mereka menyerang ulama-ulama yang mengusung dan mempromosikan gagasan cinta Tanah Air, Pancasila, serta Islam toleran dan damai,” tutur Luluk.

Tindakan tegas

Oleh karena itu, kata Luluk, generasi muda NU meminta Polri mengungkap sekaligus menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab menyebarkan konten menyesatkan tersebut. Menurut Luluk, tindakan tegas diperlukan untuk mencegah kerusakan besar akibat perbuatan kelompok pengkloning nama-nama akun medsos yang digunakan generasi muda NU untuk menyebarkan pemahaman Islam yang toleran. Oleh pelaku, akun hasil kloning itu digunakan untuk menyebarkan konten menyesatkan. Langkah hukum seperti yang dilakukan perwakilan PBNU itu merupakan satu dari beberapa strategi yang digunakan untuk menghadapi kelompok-kelompok keras yang memanfaatkan internet untuk menyebarkan pemikirannya.

Beberapa riset menunjukkan, internet digunakan kelompok garis keras dari berbagai latar belakang agama untuk menyebarkan paham, tujuan pergerakan, serta untuk merekrut petarung-petarung ideologi garis keras. Bahkan, beberapa pemerintah di Eropa sudah beberapa tahun terakhir menyiapkan strategi mengatasi serangan paham radikal di internet. “Apa yang menimpa NU itu merupakan bagian dari perang siber yang kini menggejala di kalangan kelas menengah di Indonesia,” kata peneliti politik kelas menengah, masyarakat sipil, dan gerakan politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati.

Menurut dia, perang siber itu terjadi karena penetrasi internet yang masif memperluas konvergensi media sehingga mampu menampung berbagai platform ideologi politik dan sosial untuk eksis ataupun koeksis di dunia maya. Kebutuhan untuk menunjukkan eksistensi kelompok itu yang akhirnya mendorong perang siber.

Lalu bagaimana mengatasi gelombang serangan paham garis keras? Peter R Neumann dalam Options and Strategies for Countering Online Radicalization in the United States (2013) menyebut, ada tiga cara yang bisa digunakan untuk menghadapi radikalisasi melalui internet.

Pertama, menekan “pasokan” radikalisme lewat pembatasan konten. Hal ini bisa dilakukan dengan membatasi konten radikal, menghukum penyebar konten, atau “mengubur” konten radikal melalui rekayasa algoritma mesin pencari daring sehingga pengguna internet kesulitan mencarinya. Namun, langkah ini bukan tanpa tantangan karena harus disesuaikan dengan konteks hukum kita. Hal ini sangat penting untuk mencegah agar upaya penegakan hukum menghentikan pengkloning akun dan penyebar konten radikal tidak malah berbalik menjadikan mereka sebagai “korban”.

Cara kedua, seperti disampaikan Neumann ialah melalui pengurangan “permintaan” atas konten itu. Hal ini harus dilakukan lewat membanjiri dunia maya dengan konten-konten pluralisme, demokrasi, dan toleransi. Selain itu, juga perlu pembangunan kesadaran bermedia sosial yang bertanggung jawab.

Cara ketiga ialah penegak hukum memanfaatkan penyebarluasan konten radikal untuk mengumpulkan data untuk bahan analisis ataupun bukti untuk penindakan.

Lantas opsi apa yang sebaiknya pemerintah pilih? Wasisto Jati menilai lebih tepat menerapkan opsi penegakan hukum yang dilakukan dengan hati-hati. Undang-Undang ITE, menurut dia, sudah bisa digunakan untuk menangani kasus radikalisme dan penyebaran kebencian di dunia maya. Namun, ia khawatir hal ini bisa pula berdampak negatif saat negara memanfaatkannya untuk mengawasi aktivitas dunia maya seluruh masyarakat. Idealnya, katanya, ialah penggunaan opsi kedua dengan membangun kesadaran bermedia daring. Dengan begitu, ada kesadaran netizen untuk memilah informasi sekaligus membangun dialektika gagasan untuk menilai baik buruknya konten dunia maya.

Kini, pertanyaannya adalah siapkah kita?

Oleh ANTONY LEE
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/03/10/NU-dan-Serangan-atas-Nilai-Toleransi

About the author

Muhammad Arief

Ana al-faqiiru ilaa rohmati Robbih, santri Pondok Pesantren Nurul Hikmah yang selalu mengharapkan ampunan dan kasih sayangNya serta syafa'at baginda Nabi Muhammad shollallahu 'alaihi wasallam. Pecinta para ulama ahlussunnah wal jama'ah dan para habaib. Yang mau sholawatan, yuk japri ya :-)

Leave a Comment